Bupati Siak, Afni Z, menilai perwakilan PT SSL tidak menunjukkan sikap menghormati pemerintah daerah. Ia menegaskan, setiap pengusaha yang beroperasi di Siak wajib menjunjung marwah Negeri Istana.

“Pertemuan ini seharusnya menjadi ruang negosiasi damai. Namun pihak PT SSL datang tanpa tata krama. Mereka seolah menganggap semua bisa dibeli, termasuk harga diri pemimpin Negeri bermarwah,” tegas Afni, yang juga menyampaikan pernyataan ini melalui akun media sosialnya hingga viral.

Afni menyebut, dua bulan upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah menemui jalan buntu karena tidak adanya itikad baik dari perusahaan. Pertemuan di kantor bupati bahkan berakhir dengan keluarnya perwakilan PT SSL dari ruangan setelah terjadi perdebatan sengit.

“Petinggi PT SSL yang hadir tidak memahami adat dan sopan santun di Negeri Melayu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.

Bupati Afni menegaskan pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas. Ia meminta agar izin PT SSL dievaluasi, termasuk opsi pengurangan areal kerja di Rencana Kerja Tahunan (RKT) hingga pencabutan izin bila diperlukan.

“Sejak awal, perusahaan ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Tidak sedikit anak negeri yang terjerat hukum akibat konflik dengan PT SSL. Untuk itu kami akan meminta pertimbangan Kementerian Kehutanan agar izin mereka ditinjau ulang, bahkan bila perlu dicabut,” tegasnya.

Langkah tersebut, kata Afni, juga telah dikoordinasikan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak, Datuk Arfan. Menurutnya, perjuangan ini bukan semata soal sengketa lahan, tetapi juga menyangkut marwah Negeri Istana.

“Ini tentang harga diri dan kehormatan Negeri Bertuan. Kami mohon doa dan dukungan rakyat Siak agar perjuangan ini diridoi Allah SWT,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT SSL belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Bupati Siak.